Lantik 4 Pengurus Daerah, Herman Deru Instruksikan PMI Kedepankan Legalitas dan Akuntabilitas

PALEMBANG, MultiCahayaNews.com – Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, secara resmi menghadiri Pelantikan Kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk empat wilayah sekaligus, yakni Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kabupaten PALI. Mengusung tema “Bergerak Bersama, Berbakti Untuk Kemanusiaan”, prosesi pelantikan kenegaraan ini berlangsung khidmat di Griya Agung Palembang, Sabtu (23/5/2026).

Rangkaian acara sakral tersebut diawali dengan pengucapan 7 Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan kepengurusan baru oleh Sekretaris PMI Sumsel, M. Susman Surya Dinata. Adapun pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PMI Provinsi Sumsel, Hj. Feby Herman Deru, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serta penyematan pin organisasi.

Dalam arahannya, H. Herman Deru selaku Pelindung PMI Sumsel memberikan motivasi mendalam sekaligus perhatian khusus mengenai manajemen tata kelola organisasi. Ia mengakui adanya dinamika keraguan dalam mengurus PMI, namun hal itu diyakini dapat diatasi jika pengurus mengantongi modal keberanian berupa aspek legal atau payung hukum yang kuat.

“Administrasi harus tertib. Buatkan payung hukum atau peraturan organisasi internal yang tetap linier dengan aturan PMI Pusat. Selain itu, kita harus memulai era transaksi non-tunai agar perputaran dana, baik yang bersumber dari hibah maupun dana CSR, tercatat dengan jelas in dan out-nya. Saya meminta Bank Sumsel Babel (BSB) untuk mendampingi proses digitalisasi ini secara melekat,” tegas Herman Deru.

Terkait isu sensitif seperti Unit Donor Darah (UDD) dan Dana Hibah, Herman Deru langsung menginstruksikan jajaran pengurus yang baru dilantik untuk menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat sejak dini guna mendapatkan pendampingan berkala.

Herman Deru menggarisbawahi empat prinsip utama yang wajib dipatuhi dalam pengelolaan anggaran ke depan: menerapkan transaksi secara non-tunai, meniadakan markup dalam setiap transaksi, memastikan tidak ada kegiatan fiktif, serta menjamin setiap program yang digelar berdampak nyata dan bermanfaat langsung bagi masyarakat luas.

“Pak Sekda, saya minta segera dibuatkan surat tembusan ke Kabupaten/Kota agar mereka meminta pendampingan resmi dari Inspektorat di daerah masing-masing,” tambahnya. Lebih jauh, Gubernur mendesak PMI untuk aktif menjalin kemitraan strategis lewat MoU, tanggap terhadap bencana, serta menggalakkan sosialisasi pertolongan pertama secara berkala dengan merangkul Palang Merah Remaja (PMR).

Di tempat yang sama, Ketua PMI Provinsi Sumsel, Hj. Feby Herman Deru, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas kerelaan para pengurus Kabupaten/Kota yang baru dilantik demi mengabdi pada misi kemanusiaan.

“Selamat kepada seluruh kepengurusan yang baru dilantik. Amanah yang diemban ini bukan sekadar atribut formalitas, melainkan sebuah kepercayaan besar untuk berbuat tanpa pamrih. Niat baik saja tidak cukup, kita tetap dituntut tanggung jawab nyata dalam bentuk laporan keuangan yang akuntabel,” ujar Feby.

Demi efektivitas ke depan, Feby menyarankan agar bantuan kemanusiaan PMI memprioritaskan bentuk barang, sehingga penyaluran ke masyarakat bisa lebih cepat dan pelaporannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ia juga menargetkan PMI untuk lebih agresif memenuhi kebutuhan stok darah melalui sistem “jemput bola” serta memperluas jejaring organisasi hingga ke tingkat desa. “Kebutuhan darah sangat tinggi, bukan hanya untuk korban kecelakaan, tetapi juga ibu hamil dan anak-anak penderita talasemia. Kita bisa maksimalkan gerakan gotong royong ini, salah satunya melalui program PMI Goes to School,” pungkasnya.

Agenda pelantikan ini turut disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra, Ketua DWP Sumsel Desy Edward Candra, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Sumselprov/Red)